‘Demokrasi Kita’ ala Hatta: Suatu Tinjauan Kritis

Pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kita dapat merasakan bagaimana kualitas demokrasi negara ini melalui lambannya penanganan pandemi. Kelambanan respon pemerintah tampak kontras dimana banyak negara telah mulai memahami dampak pandemi dan melakukan aksi penanganan, pemerintah kita malah terkesan gamang dalam mengambil kebijakan strategis untuk tindakan antisipasi. Akibatnya dapat kita rasakan sendiri bagaimana pandemi yang telah menggerogoti kita selama hampir dua tahun ini.

Selain itu, insiden bentrokan pengikut Rizieq Shihab dengan aparat kepolisian di KM 50 ruas tol Jakarta-Cikampek, berujung dengan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Benar bahwa alasan pembubaran FPI karena berbagai tindakan intoleran dan provokatif, juga condong pada perilaku vigilantisme. Namun, sikap pemerintah dengan melakukan pembubaran tanpa jalur peradilan juga merupakan ironi dalam sistem demokrasi.

Lambannya penanganan pandemi dan sikap sepihak pemerintah merupakan cerminan  kemunduran demokrasi Indonesia. Sebagaimana data yang dirilis Democracy Index 2019 oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) (2020), menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 167 negara dengan skor 6,48 terkait indeks demokrasi. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai kategori flawed democracy, dimana wujud demokratisasinya masih terdapat masalah pada aspek-aspek tata kelola pemerintahan, kultur politik, dan partisipasi politik (Karina, 2020 dalam The Habibie Center, 2021).

Tulisan ini tidak menalar bagaimana demokrasi Indonesia hari ini, melainkan meneropong kembali bagaimana dinamika demokrasi di awal kemerdekaan kita, melalui karya fenomenal salah satu Bapak Bangsa.

Mohammad Hatta, Proklamator Bangsa sekaligus Wakil Presiden pertama Indonesia, mengkritik dan menuangkan ketidakpuasannya terhadap Soekarno melalui bukunya yang berjudul “Demokrasi Kita.” Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1960 oleh Pandji Masyarakat, yang merupakan majalah Islam besutan Buya Hamka.

Secara garis besar, buku ini menggambarkan pemikiran Hatta terkait perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, terutama pada masa kepemimpinan Soekarno. Hatta mengutarakan kritiknya pada Soekarno terkait konsep sistem demokrasi terpimpin yang berusaha diusung untuk menghadapi sejumlah pemberontakan oleh masyarakat karena ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dan kabinetnya. Selain itu, karya ini juga sekaligus merupakan  masukan dari para tentara yang pada masa itu mulai merasa harus turut andil dalam ranah politik.

Hatta menyayangkan beberapa tindakan rezim pada saat itu yang disebutnya sebagai ultra-demokratis, tindakan yang justru menjauhkan Indonesia dari cita-cita demokrasi sebenarnya. Adapun tindakan ultra-demokratis itu ditujukan ketika pada akhirnya Soekarno memutuskan untuk memilih demokrasi terpimpin dan membubarkan Dewan Konstituante yang dipilih oleh rakyat untuk menyusun undang-undang baru dengan dekrit presiden tahun 1959.

Kondisi ini semakin diperparah ketika tidak adanya penolakan dari anggota parlemen yang terdiri dari sejumlah fraksi partai. Semuanya memaklumi tindakan Soekarno sebagai sebuah jalan yang harus ditempuh oleh Presiden dalam keadaan darurat.

Pemerintah jang dibentuk dengan tjara jang gandjil itu diterima begitu sadja oleh Parlemen dengan tiada menjatakan keberatan jang prinsipil. Malahan ada jang membela tindakan Presiden itu dengan dalil keadaan darurat.” (Hatta: 3).

Dewan perwakilan rakyat baru versi Soekarno atau yang dikenal dengan DPR Gotong Royong pun segera dibentuk pada saat setelah pembubaran DPR lama yang dipilih pada pemilu tahun 1955 pasca perselisihan terkait jumlah anggaran belanja. Begitu pula fungsi DPR ini hanya sebatas memberikan landasan hukum pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno tanpa dapat mengkritik bahkan memberikan masukan.

Menurut Hatta, tidak adanya hak suara dari DPR untuk pemerintah itu sama halnya dengan melepaskan sendiri hak-hak kelahirannya sebagai sebuah bentuk representasi demokrasi dari jutaan masyarakat Indonesia.

Meskipun dalam bukunya terkesan menganggap demokrasi terpimpin sebagai sebuah bentuk krisis dalam demokrasi, dalam beberapa bagian Hatta tidak menjadikan Soekarno sebagai penyebab dari krisis tersebut, melainkan sebagai akibat dari keadaan negara yang tidak stabil. Hal ini bisa ditemui pada tulisannya berjudul Krisis Demokrasi dalam buku ini:

Demokrasi tjang tidak kenal batas kemerdekaanja lupa sjarat-sjarat hidupnya dan melulu mendjadi anarki lambat laun akan digantikan dengan diktatur. Ini adalah hukum besi dari pada sedjarah dunia! Tindakan Soekarno jang begitu djauh menjimpang dari dasar-dasar konstitusi adalah akibat dari pada krisis demokrasi itu.” (Hatta: 7)

Pada bagian ini, Hatta juga menyinggung bahwa pada dasarnya kekuatan dwitunggal (Soekarno-Hatta) masih dibutuhkan selama republik ini masih berdebat persoalan sistem pemerintahan atau demokrasi. Karena pada dasarnya, pasca Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan, tidak ada negara-negara bagian yang berpengalaman tentang praktik demokrasi. Menurutnya, pada saat itu masyarakat masih terlalu sulit untuk membayangkan bagaimana menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang dapat disetujui bersama dengan banyak kepala dan banyak kepentingan.

Bahkan, pada bagian tulisan yang berjudul “Konsepsi Soekarno,” Hatta meyakini bahwa Soekarno pada dasarnya tidak mungkin akan menyengsarakan bangsa yang dulu pernah diperjuangkannya mati-matian. Di sini, ia mengakui bahwa dalam menghadapi watak pemimpin seperti Soekarno, ia hanya perlu melakukan faire chance yakni memberikan Soekarno waktu untuk membuktikan bahwa apakah sistem pemerintah yang diusungnya dapat berhasil atau bahkan menemukan kegagalan. Serta, sejauh mana ia dapat menanggung akibat dari sistem yang dipaksanya. Itulah sebuah tolok ukur objektif yang dapat digunakan untuk menghadapi seorang pemimpin yang terlalu mencintai tanah airnya seperti Soekarno.

Membangun demokrasi di Indonesia memang tidak mudah. Tetapi demokrasi akan berjalan sebagaimana mestinya tidak dapat dibantah. Dua hal yang meyakinkan Hatta, pertama, cita-cita demokrasi hidup dalam pergerakan kebangsaan yang memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan. Kedua, kolektivisme masyarakat Indonesia berdasarkan demokrasi, yang sampai sekarang masih hidup di dalam pedesaan Indonesia.

Lebih jauh tentang keyakinan Hatta terkait demokrasi yang tidak akan pernah lenyap disebabkan oleh beberapa hal seperti yang tertuang dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi Indonesia.” Dalam tulisannya, Hatta mengurai bahwa demokrasi yang ada di Indonesia sejatinya berbasis pada kolektivisme masyarakat, bukan demokrasi individu ala barat yang hanya memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan individu secara politik seperti yang terjadi pada revolusi Prancis dimana pada akhirnya justru memberikan pintu masuk pada kapitalisme. Menurut Hatta, demokrasi yang ingin dicapai itu adalah demokrasi sosial yang tak hanya menuntut pada kemerdekaan individu secara politik, namun juga meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia dalam kehidupannya yaitu ekonomi. 

Bagi Hatta, setidaknya ada tiga alasan mengapa demokrasi sosial tumbuh dalam benak pemimpin Indonesia pada masa itu. Pertama, terkait paham Sosialis Barat yang menawarkan dasar-dasar prikemanusiaan yang menjadi tujuannya. Kedua, ajaran Islam yang menuntut keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme.

Adapun kolektivisme yang disinggung sedari tadi adalah cerminan dari kehidupan masyarakat di desa yang sejak lama telah membudayakan semangat gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat atau budaya ini yang kemudian menjadi fondasi argumentasi bahwa sejatinya demokrasi kolektivisme itu tidak akan pernah lenyap karena telah mengurat-daging dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang selanjutnya diyakini oleh Hatta bahwa rezim Soekarno pada saat itu hanya akan menindas demokrasi yang telah ada, namun tidak sampai melenyapkannya. 

Dinamika tersebut hampir serupa dengan ramalan seorang filsuf politik dari Jerman, Hannah Arendt, yang juga berusaha menerawang umur rezim Hitler pada tahun 1900-an. Dalam hal itu, Hatta juga meyakini hukum yang sama, yaitu rezim diktator yang diusung oleh Soekarno, selain tidak dapat melenyapkan demokrasi juga tak dapat bertahan lama. Itu disebabkan karena hanya bersandar pada wibawa seorang pemimpin seperti Soekarno yang jelas-jelas umurnya terbatas. Ketika Soekarno meninggal, sistem ini akan runtuh karena tidak adanya penerus yang akan memiliki wibawa seperti Soekarno, dan tidak banyak pula masyarakat yang akan ikut melestarikan sistem yang pada dasarnya tidak disetujui dari hati nurani.

Terakhir, meskipun buku ini adalah kritik atas sejarah yang terjadi pada saat itu, namun tidak disajikan dalam bentuk kronologi yang runut. Hal ini dapat dilihat bagaimana Hatta menyajikan tulisan yang berjudul “Tindakan-Tindakan Presiden” pada Bab pertama tanpa menjelaskan lebih detail mengapa kebijakan itu diambil oleh Soekarno. Untuk memahami ini, pembaca mesti membaca terlebih dahulu halaman yang menyajikan tulisan berjudul “Demokrasi dan Diktator” untuk mengetahui peristiwa apa yang melatarbelakangi dekrit Presiden 1959.

Referensi

Hatta, M. (1960). Demokrasi Kita. Pandji Masyarakat.

The Habibie Center. (2021). Laporan Studi Pandemi, Demokrasi, dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia. The Habibie Center.

The Economist Intelligence Unit (EIU). (2020). Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest. The Economist.

Share

Terbaru

Artikel Lainnya

‘Demokrasi Kita’ ala Hatta: Suatu Tinjauan Kritis

Pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kita dapat merasakan bagaimana kualitas demokrasi negara ini...